Agama, adat istiadat dan Moralitas

Apa ukuran moralitas seseorang? Mereka yang mencuri dan menyakiti orang lain jelas tak bermoral. Tapi jika yang menjadi ukuran moralitas adalah bagaimana cara mereka berpakaian atau penampilan fisiknya, maka soal moralitas menjadi hal yang dengan mudah bisa mengundang perdebatan. Apakah seseorang yang memakai koteka di tanah Papua tidak bermoral dibanding cara berpakaian di Aceh?. Ataukah para penyanyi dangdut bergoyang seksi di panggung jauh tidak bermoral dibandingkan para pejabat yang tampil alim selalu berpakaian rapi tapi suka makan uang rakyat? Dalam masyarakat kita, ukuran moral sering menggunakan nilai-nilai agama dan adat istiadat. Pertanyaannya adalah bisakah keduanya dipergunakan sebagai instrument yang tepat untuk mengukur moralitas orang lain? Agama dan adat isitiadat adalah bentukan manusia. Keduanya sebenarnya tidak memiliki nilai yang esensial karena keduanya tercipta dari proses-proses pembentukan pikiran-pikiran manusia yang berlangsung terus menerus. Artinya baik agama maupun adat istiadat hanyalah bentukan hasil berpikir manusia. Hanya karena proses pembentukannya yang berlangsung lama dan terus menerus sehingga menjadi seolah-olah keduanya adalah natural. Agama misalnya selalu disebutkan sebagai sabda langsung dari Tuhan. Padahal tak satupun manusia di muka bumi ini benar-benar pernah melihat Tuhan dengan mata Kepalanya sendiri. Tak pernah ada benar-benar manusia berbicara face to face dengan Tuhan. Jika benar ada manusia pernah melihat Tuhan, maka pertanyaannya adalah apakah Tuhan itu laki-laki atau perempuan? Namun jawaban atas pertanyaan ini bagi kaum agamawan tertentu akan dikatakan bahwa Tuhan itu pastilah laki-laki. Ya, jawaban ini juga bisa menjadi bagian dari pembentukan soal narasi mengenai agama yang dominan di lakukan oleh laki-laki. Bukankah hampir sebagian besar nabi dari semua agama adalah laki-laki? Demikian pula dengan adat istiadat yang merupakan hasil dari pembentukan pemikiran manusia yang hidup berkelompok. Adat istiadat adalah hasil dari kesepatakan bersama baik dengan cara-cara damai maupun dipaksakan. Jika agama itu sangat beragam, maka adat istiadat jauh lebih beragam lagi. Hampir setiap manusia yang hidup berkelompok punya adat istiadat yang berbeda-beda. Sangat sering adat istiadat satu bertentangan dengan adat istiadat lainnya. Menyadari agama dan adat istiadat itu adalah hanya bentukan belaka dan tak punya nilai esensial, maka tentu menjadi sangat rapuh jika ukuran moralitas seseorang ditentukan dari ukuran-ukuran agama maupun adat istiadat. Berpakaian tertutup ke tempat Ibadah mungkin dianggap merupakan keharusan bagi agama dan adat istiadat tertentu. Tetapi bagi agama dan adat istiadat lainnya, bisa jadi cara berpakaian bukanlah menjadi hal yang esensial. Ditahun 1930 an misalnya, perempuan Bali masih terlihat biasa mengusung sesaji ke pura dengan bertelanjang dada. Atau bagi orang-orang adat di tanah Papua, ketika mereka melakukan ritual adat memuja penciptnya, masih berpakaian serba terbuka. Namun perkembangan arus informasi yang menyebar cepat dan kuat terutama dari kekuatan-kekuatan yang lebih besar, membawa narasi-narasi besar yang kemudian seolah-olah menjadi acuan umum mengenai soal-soal moralitas. Agama dan adat istiadat dari kelompok-kelompok dominan “memaksakan” pembentukan-pembentukan standar soal moralitas. Agama dan adat istiadat kelompok dominan ini, memposisikan agama dan adat istiadat dari minoritas sebagai sesuatu yang salah sehingga harus disesuaikan. Dalam cara-cara yang jauh lebih keras, maka tidak tanggung-tanggung penganut agama yang berbeda misalnya akan dengan mudah di sebut kafir. Bahwa hanya ada satu Tuhan yang mahabenar dan itu adalah tuhan dari kelompok agama yang dominan. Kelompok agama dan adat istiadat yang dominan membangun narasi-narasi besar dan lebih jauh lagi menetapkan soal-soal yang salah dan benar, yang pantas dan tidak pantas. Ironisnya yang sering terjadi adalah pendangkalan pada soal pemaknaan soal moralitas yang hanya sebatas penampilan saja. Moralitas ditentukan dari hal-hal yang bersifat artfisial, penampilan fisik belaka. Maka sebenarnya menjadi menarik untuk kita menyimak bait-bait lagu dari Iwan Fals : “Masalah moral, masalah akhlak Biar kami cari sendiri… Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu Peraturan yang tegas yang kami mau”

Lady Gaga dan Perlawanan Terhadap Penguasaan Tubuh Perempuan

Lady Gaga, artis yang mengundang kontroversi. Rencananya menggelar konser di Indonesia mendapat penolakan dari sejumlah organisasi keagamaan. Polisi pun tak berani ambil resiko dan berencana tidak mengeluarkan ijin, padahal tiket konser konon telah terjual habis. Alasan yang mengemuka karena Lady Gaga rentan merusak moralitas bangsa. Selain itu lirik lagunya juga disebutkan mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Adapula yang menyebut tarian Lady Gaga di atas panggung adalah tarian pemujaan setan. Memang sosok Lady Gaga dengan mudah mengundang daya tarik. Penampilannya yang nyeleneh membuat siapapun akan bertanya-tanya siapa Lady Gaga ini. Belum lagi jika menyimak video-video klip nya yang dibuat berbeda dibandingkan penyanyi-penyanyi lainnya. Lady Gaga berhasil membius khalayak di seluruh dunia dengan kenyelenehannya dan sekaligus keunikan yang ditampilkannya. Saya tidak begitu fasih mendengarkan lagu-lagu berbahasa inggris. Jadi apa saja isi lirik lagu Lady Gaga, saya tidak begitu berani memberi pendapat. Meski demikian saya pernah mendengar jika lirik lagu Lady Gaga mengandung pesan-pesan kesetaraan gender. Jika menyimak pada gaya berpakaian yang dipilih oleh Lady Gaga, saya agak sepakat dengan penilaian ini. Ada pesan kuat yang ingin disampaikan oleh Lady Gaga dengan penampilan dan gayanya berpakaian, dan itu mengarah pada perlawanan atas sistem-sistem patriakal yang selama ini begitu menjajah.Lady Gaga menggunakan tubuhnya untuk menunjukkan perlawanannya yang kuat. Dominasi Maskulinitas, memang bermula dari pembedaan yang dilakukan atas tubuh pria dan wanita. Peng –oposisi-an secara biner atas bentuk tubuh manusia, antara pria dan wanita telah menjadi dasar utama bagi budaya dan peradaban yang memposisikan pria lebih berkuasa dibandingkan wanita. Bourdieu dalam bukunya Dominasi Maskulin mengulas bagaimana bentuk jenis kelamin pria dan wanita kemudian dijadikan dasar pembedaan. Penis sebagai sesuatu yang mencuat keatas di persepsikan sebagai kekuatan sementara bentuk vagina yang menjorok kedalam dipersepsikan sebagai sesuatu yang mengarah ke bawah (kelemahan). Pada proses selanjutnya, kemudian pembedaan secara oposisi biner ini berlanjut pada gerak-gerak tubuh, dimana laki-laki lebih kencang, kekar dan agresif sementara wanita, lambat, lembut dan pasif. Dari sinilah pula muncul pembedaan gerak tubuh dimana jika wanita identik dengan gerak tubuh yang melambai. Lihat saja jika seorang pria jika ingin menampilkan sisi feminine nya atau diminta memerankan sosok seorang perempuan, maka gerak tubuh utama yang harus ditampilkan adalah tangan yang melambai. Dominasi maskulinitas yang bermula dari bentuk tubuh ini merembet jauh pada penguasaan kaum laki-laki atas wanita. Bahwa laki-laki adalah penguasa yang menentukan apa yang pantas dan tidak pantas bagi wanita. Wanita menjadi sub ordinat dari dominasi laki-laki yang kemudian melahirkan ketidakadilan. Bagi kaum feminis, budaya patriaki adalah wujud ketidakadilan yang menjadi sumber dari ketidakadilan yang terjadi disemua aspek kehidupan manusia di muka bumi ini. Dan salah satu wujud dari ketidakadilan bagi wanita yang dilakukan oleh laki-laki adalah penguasaan tubuh perempuan dimana tubuh perempuan hanya dianggap sebagai pelampiasan hasrat-hasrat seksual laki-laki. Hampir dalam semua aspek kehidupan manusia nampak begitu terang benderang bagaimana penguasaan atas tubuh perempuan sehingga hanya dianggap sebatas obyek. Tubuh perempuan seakan-akan bukanlah milik perempuan itu sendiri melainkan menjadi milik laki-laki. Pandangan kaum laki-lakilah yang menentukan harus seperti apa tubuh wanita itu. Kapitalisme kemudian ikut berperan besar dalam mendukung lestarinya pandangan dominan maskulin ini dengan memanfaat tubuh perempuan sebagai obyek untuk mengakumulasi modal. Lihat saja bagaimana begitu banyak produk-produk yang dijual dengan menggunakan tubuh perempuan sebagai obyeknya. Hampir dalam setiap iklan, selalu saja muncul tubuh perempuan dalam berbagai wujudnya. Bahkan dalam iklan yang dibuat untuk produk yang dikonsumsi kaum perempuan pun, justru perempuan dimunculkan sebagai obyek fantasi kaum pria. Misalnya saja iklan parfum untuk kaum perempuan, maka iklannya akan menampilkan wanita yang menggunakan parfum tersebut akan menjadi obyek seksual kaum laki-laki. Iklan Ponds versi “bermain catur” bisa dipergunakan sebagai contoh. Bahwa laki-laki selalu menang melawan perempuan dalam permainan catur. Namun setelah perempuan memakai krim pemutih dan tampil cantik, si lelaki terpana dan akhirnya kalah main catur. Jadi kemenangan perempuan bukan karena otaknya yang cerdas, melainkan karena wajahnya yang lebih putih dan cantik. Lady Gaga menubuhkan perlawanannya terhadap hegemoni maskulinitas. Artinya ia menjadikan tubuhnya sendiri sebagai wujud dari perlawanan itu. Bahwa laki-laki, yang memuja tubuh-tubuh perempuan yang seksi sesungguhnya sedang memuja sesuatu yang absurd. Keanehan-keanehan dalam cara berpakaian Lady Gaga menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang penuh untuk menentukan seperti apa sebenarnya mereka harus berpenampilan. Lady Gaga tidak bisa dikatakan mewakili tubuh perempuan yang lazim dipuja laki-laki. Lady Gaga memang seksi, tetapi penampilannya bukan hal yang bisa diterima dengan cara-cara berpikir konvensional. Banyak hal yang coba ditabrak oleh Lady Gaga. Pakem-pakem berpakaian ala wannita yang mewujudkan fantasi laki-laki dilawan dengan cara yang sangat keras bahkan kontroversial. LIhat saja video klip yang dibuat dan bagaimana Lady Gaga muncul dalam setiap video klip tersebut. Jarang Lady Gaga tampil dengan keanggunan dan wajahnya yang bersolek cantik seperti putrid-puti dalam dongeng. Saya bukanlah orang yang bisa menilai soal moralitas. Jadi, jika dikaitkan dengan masalah apakah Lady Gaga dan apa yang dilakukannya bisa menjadi perusak moral, saya menjadi sulit memberi jawaban. Hanya saya ingin mengatakan bahwa Lady Gaga adalah sosok yang memiliki keinginan yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada masyarakat dunia ini. Ia sadar betul dengan apa yang dilakukannya melalui penampilan, lirik lagu atau video klipnya. Ada banyak pesan penting yang ingin ia sampaikan lewat tubuhnya. Dan bagi saya pesan itu adalah pesan mengenai “segeralah akhiri penindasan terhadap kaum wanita, agar tercipta keadilan dimuka bumi ini”.

Kemerosotan Moral dalam Bangsa yang Religius

Indonesia adalah bangsa yang sangat religius karena kegiatan ritual dan aktivitas keagamaan dilakukan penuh semangat. Tempat-tempat ibadah selalu dipenuhi oleh umatnya yang melakukan ibadah. Namun ironisnya religiusitas bangsa tidak berimplikasi pada prilaku sosial manusia Indonesia. Terlalu banyak prilaku mulai dari rakyat biasa sampai para elit yang memberikan kita gambaran bahwa ada persoalan pada moralitas bangsa. Pejabat yang korupsi, pegawai bank yang bobol banknya sendiri, anggota DPR yang menonton video porno saat sidang sampai kekerasan atas nama Tuhan. Mengapa bangsa yang religius harus terperosok prilaku-prilaku tak bermoral?

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebutkan setidak-tidaknya ada 155 kepala daerah di Indonesia yang terlibat pada tindak pidana korupsi. Ini berarti hampir setiap minggu ada saja kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Jumlah ini belum termasuk tersangka korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD, DPRRI dan mantan-mantan menteri. Jika dijumlahkan dengan pejabat bawahan di semua instansi pemeirntahan di Indonesia, maka bisa saja terdapat ratusan bahkan ribuan koruptor di Indonesia.
Tidak hanya elite kekuasaan dan pegawai pemerintahan yang dicap sebagai koruptor. Pegawai swasta juga melakukan tindakan serupa . Ada banyak pegawai bank membobol bank tempatnya bekerja. Atau karyawan yang menggelapkan uang milik perusahaannya tempatnya bekerja.
Moralitas elite politik tidak hanya bisa dilihat dari tindakan korupsi yang dilakukannya, tetapi juga dari prilaku tak senonoh seperti menonton video porno saat sidang paripurna. Sebelumnya kita juga sudah banyak di sajikan berita bagaimana oknum anggota DPR video mesumnya tersebar luas di masyarakat. Prilaku yang kurang lebih sama juga dialami anggota DPRD di daerah. Tidak sedikit yang terlibat tindakan pidana mulai dari kekerasan dalam rumah tangga sampai dengan menjadi beking judi.
Yang paling membuat kita miris sebagai bangsa adalah maraknya prilaku tak bermoral dari mereka yang tampil secara fisik sangatlah beragama. Kekerasan atas nama agama adalah contoh nyata. Tentu sangat layak untuk dipertanyakan bagaimana sekelompok orang dengan berteriak-teriak menyebut nama Tuhan sambil mengacung-acungkan senjata tajam dan membakar rumah orang lain. Dimana moralitas ketika kekerasan demikian marak dan dibiarkan saja oleh Negara?
Tindakan demi tindakan tak bermoral terus saja muncul di tengah-tengah masyarakat. Seakan-akan tidak ada tindakan berarti yang bisa dilakukan untuk melakukan menghambat laju kemerosotan moralitas bangsa. Para elite politik sibuk dengan urusan kekuasaannya. Sementar a elit agama juga terlibat dalam kepentingan politik. Masyarakat Indonesia hampir pasti telah kehilangan keteladanan, kehilangan panutan. Padahal masyrakat Indonesia adalah masyrakat yang paternalistic, masyarakat yang banyak berharap dari tokoh panutan mereka.

Dimana Agama?
Bicara tentang soal agama, maka kita bisa pastikan bahwa dari tampilan permukaan, kita adalah bangsa yang religius. Simak saja televisi kita yang hampir setiap pagi menyiarkan acara-acara penuntun rohani. Sinteron-sinteron yang marak belakangan juga semakin jamak yang begenre religi. Simak pula bagaimana tampilan fisik elite politik kita di pusat kekuasaan, semuanya menunjukkan bahwa mereka adalah sosok yang religius.
Di tingkat akar rumput kesemarakan prilku religius juga tidak kalah. Tidak ada tempat ibadah di negeri ini yang tidak dibanjiri umat agama masing-masing. Ritual keagamaan adalah momen yang dirayakan penuh dengan semangat oleh para umatnya. Pembangunan tempat-tempat ibadah tidak pernah berhenti di negeri ini. Semuanya menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang religius jika ditinjau dari prilaku ritual yang dilakukan rakyat dan para elit nya.
Namun sayangnya prilaku ritual ini hanya berhenti sebagai laku ritual belaka dan tidak mewujud dalam prilaku sosial. Padahal dalam kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan adalan bagaimana laku ritual bisa di implementasikan dalam laku sosial. Jika prilaku ritual dilakukan atas dasar rasa bakti yang tulus kepada Tuhan, seharusnya prilaku sosialnya akan menempatkan kejujuran dan penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan di tempat teratas acuan tindakan dan prilaku manusia Indonesia. Ini berarti manusia Indonesia adalah manusia yang tidak akan melakukan tindakan korupsi dan manusia Indonesia adalah manusia-manusia yang cinta damai.
Realitas yang menjelma di hari-hari ini adalah realitas dimana ada keterputusan antara prilaku ritual dan prilaku sosial. Dalam pandangan teologis, keterputusan ini akibat dari adanya pembedaan yang sangat tajam antara kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat. Sorga dan neraka dianggap sebagai sesuatu yang ada nun jauh disana, dialami manusia setelah memasuki kematiannya. Sementara pandangan agama yang memungkinkanmanusia melakukan penebusan dosa-dosa menjadikan ketakutan akan neraka menjadi sangat berkurang. Yang paling membahayakan tentu saja adanya keyakinan bahwa dengan tindakan kekerasan justru sorga lah yang bisa akan digapai.
Dalam pandangan antroposentris, teori Koenjaraningrat tentang mentalitas manusia Indonesia masih relevan untuk dikemukakan. Menurut Antropolog Indonesia tersebut, mentalitas manusia Indonesia adalah mentalitas yang meremehkan mutu, suka menerabas, tak percaya diri sendiri, tak berdisiplin murni dan suka mengabaikan tanggungjawab yang kokoh. Mentalitas tersebut terbentuk karena terpengaruh atau bersumber pada sistem nilai budaya kita sejak beberapa generasi yang lalu, terkondisi sedemikian rupa sehingga bertahan dalam rentang waktu yang panjang. Sedangkan setelah revolusi kemerdekaan, mentalitas bangsa Indonesia bersumber pada kehidupan ketidakpastian, tanpa pedoman dan orientasi yang tegas. Hal ini disebabkan karena keberantakkan ekonomi dan kemunduran-kemunduran dalam berbagai sektor kehidupan sosial budaya.
Pandangan teologis dan antroposentris ini akan menjadi tidak berarti jika bangsa Indonesia memiliki kepemimpinan nasional yang berwatak dan bermoral mulia. Kelamahan bangsa Indonesia yang sangat paternalistik justru bisa menjadi keunggulan karena hanya dengan sosok pemimpin yang bermoral dan konsisten dengan perjuangan membela kepentingan rakyat, akan lahir inspirasi kuat dikalangan masyrakat akar rumput untuk jadi manusia bermoral. Sayangnya kita belum bisa mendapatkan pemimpin bermoral dan berakhlak mulia. Sistem pemilihan langsung hanya melahirkan pemimpin korup yang haus kekuasaan politik dan materi. Pemimpin yang hanya religius pada prilaku ritual dan penampilan fisik, belum religius dalam prilaku sosialnya. Masalah bangsa ini ada pada ketiadaan kepemimpinan nasional yang menginspirasi. Kemerosotan moral terjadi karena pemimpin bangsa Indonesia hari ini adalah pemimpin yang tak bermoral.

Wartawan,tinggal di Semarang.

Sulitkah Mengatasi Kemacetan di Kota Denpasar?

Sama seperti kota lainnya di Indonesia, Denpasar berkembang nyaris tanpa kendali. Salah satu akibatnya adalah terjadinya kemacetan. Meski telah bisa diprediksi jauh-jauh hari, ternyata kemacetan sepertinya tidak secara sungguh-sungguh dicegah dan diatasi. Patut dipertanyakan tentang kinerja pemerintah daerah baik ditingkat propinsi maupun Kota Denpasar yang seolah-olah tiada daya mengatasi masalah kemacetan. Padahal jika sungguh-sungguh dan serius, kemacetan bukanlah soal super sulit untuk diatasi.


Kemacetan di Kota Denpasar adalah sesuatu yang telah diprediksi sejak lama. Penulis masih ingat ketika masih menjadi peliput berita di Harian Bali Post sekitar sembilan tahun yang lalu, saat dimana jalanan di Kota Denpasar belumlah semacet sekarang ini. Sebagai seorang wartawan baru, ketika itu penulis berkesempatan mewancarai Dr. Ketut Rahyuda, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Daerah Bali. Menurut Rahyuda, jalanan di kota Denpasar akan mengalami apa yang disebut dengan “hank”, istilah di dunia komputer untuk menunjukkan terjadinya kondisi tidak bisa bergerak (beroperasi) sebagaimana mestinya. Artinya kendaraan di jalanan kota Denpasar akan mengalami kemacetan total, sampai-sampai tak bisa bergerak. Rahyuda menambahkan, bahwa “hank” nya jalanan di kota Denpasar terjadi jika sistem transportasi massal tidak dengan segera diperbaiki.

Berita tentang pernyataan Rahyuda mengenai jalanan Kota Denpasar yang suatu saat akan mengalami kemacetan total (hank) menjadi topic hangat selama beberapa hari di Harian Bali Post. Banyak pihak yang kemudian menyatakan sikap sependapat dengan Rahyuda. Solusi pun kemudian coba diberikan beberapa pihak. Alternatif solusi mulai dari pengaturan jama kerja sampai pada pengadaan transportasi monorel juga dilontarkan.

Sesungguhnya, solusi mengatasi kemacetan, tidaklah sulit karena penyebabnya juga sesungguhnya sederhana. Tak terbantah kan bahwa kemacetan terjadi berakar pada persoalan pokok yakni volume kendaraan yang ada tidak sebanding dengan ruas jalan yang tersedia. Karena itu meskipun dibuat sistem pengaturan lalu lintas yang canggih dan pembangunan jalan baru jenis apapun apakah itu jalan layang, under pass, bay pass, tidak akan mampu mengatasi masalah kemacetan . Hanya satu yang bisa dilakukan dan jika dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh dipastikan akan berhasil mengatasi kemacetan dalam jangka panjang. Langkah tersebut adalah pembatasan jumlah kendaraan yang ada di jalanan.

Pembatasan kendaraan di jalanan bisa dilakukan dengan; Pertama, menetapkan kebijakan pajak kendaraan pribadi secara progresif. Jika perlu pengenaan pajak progresif dilakukan secara signifikan hingga mencapai 100 persen untuk kepemilikan kendaraan berikutnya. Kedua, menetapkan kebijakan yang mempersulit pembelian kendaraan pribadi. Selama ini, pembelian kendaraan terutama roda dua demikian mudahnya. Bayangkan saja dengan uang muka hanya Rp 500 ribu, motor sudah bisa dikendarai. Maka berjibunlah kendaraan di jalanan. Pemerintah harus berani menetapkan pajak yang tinggi dan melarang pembelian kendaraan dengan uang muka yang sangat rendah. Dengan kebijakan ini, pemerintah secara tidak langsung akan melindungi masyarakat dari praktik lintah darat tersembunyi, karena faktanya uang muka dan cicilan jika ditotal menjadikan harga kendaraan menjadi jauh lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Secara bersamaan pemerintah akan melindungi generasi muda karena sampai saat ini telah banyak jatuh korban jiwa manusia di jalanan karena kecelakaan kendaraan roda dua.

Namun demikian, secara simultan pula pemerintah wajib menyediakan sarana transportasi massal yang benar-benar memenuhi lima prinsip utama yakni : aman, nyaman, murah, pasti dan menjangkau semua wilayah pemukiman. Transportasi umum harus dibuat menarik dan benar-benar bisa memenuhi kebutuhan serta melayani masyarakat. Tidak seperti sekarang ini dimana angkutan umum di Kota Denpasar amatlah mahal, tidak nyaman, tidak pasti dan tidak menjangkau semua wilayah pemukiman.

Kebijakan ini harus diakui tidaklah mudah dan ini jelas akan menjadi tugas besar pemerintah yang memerlukan kesungguhan. Tidak mungkin dilakukan oleh pemerintahan yang hanya bekerja dengan sistem bussines as usual, bekerja dengan cara-cara biasa-biasa saja. Sibuk hanya dengan acara seremonial dan menghadiri peresmian ini dan itu.

Tugas Utama

Dalam pemerintahan yang yang mengabdi pada kesejahteraan rakyat (welfare state), transportasi massal adalah salah satu tugas utama disamping penyediaan air bersih dan pendidikan yang layak. Transportasi ibarat aliran darah yang ada dalam tubuh manusia. Kalau sistem aliran darah itu tersumbat atau macet, maka sakitlah badan bahkan bisa saja mati manusia itu. Demikian pula sebaliknya, jika aliran darah lancer, maka sehatlah manusia itu. Sistem transportasi yang baik akan menjadi pemicu terutama pada sektor ekonomi. Bayangkan berapa liter BBM yang akan bisa dihemat karena kendaraan yang ada jumlahnya terbatas? Berapa banyak biaya perbaikan jalan yang bisa dihemat karena jalanan bisa menjadi lebih awet. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah seberapa besar polusi udara bisa ditekan?

Pemimpin daerah harus menjadi pengambil kebijakan strategis dan berani. Tidak tunduk pada kekuatan-kekuatan penguasa modal. Selama ini ada dugaan bahwa ketiadaan keberanian untuk mempersulit kepemilikan kendaraan karena lobi yang kuat dari pemilik dealer-dealer kendaraan. Jika pemerintah menetapkan kebijakan mempersulit kepemilikan kendaraan maka dipastikan diler-diler tersebut akan mati.

Yang membuat kita bersama-sama sangat sedih dan prihatin adalah hingga saat ini tiada upaya yang benar-benar serius dilakukan oleh pemerintahan dalam menanggulangi kemacetan. Pemerintah seakan-akan tidak berdaya dan ketidakberdayaan ini sangatlah tidak bisa diterima. Bukankah mereka selama ini telah dibiayai kehidupannya dari uang pajak rakyat?. Kalau para birokrat itu terutama yang harusnya memikirkan tentang masalah transportasi memang merasa tak berdaya, harusnya mereka malu untuk makan gaji dari uang rakyat. Persoalanya mungkin bukannya pemerintah tidak mampu, melainkan tidak mau.

Penulis, Wartawan, Tinggal di Semarang

Timnas Sepak Bola Negeri Lebay

Saya sampai sekarang tidak habis pikir, mengapa perhatian terhadap sepak bola Indonesia yang bisa masuk babak Final Piala AFF 2010 begitu besarnya. Padahal prestasi ini bukanlah sesuatu yang luar biasa mengingat sebelumnya Indonesia pernah menggapai babak final pada kejuaraan yang sama. Kalau saja prestasi PSSI kali ini adalah masuk final piala Asia misalnya, gegap gempita dukungan seluruh komponen bangsa ini mungkin masih bisa saya terima. Tetapi kali ini belum ada peningkatan prestasi, karena tahta juara Asia Tenggara belum ada ditangan. Lalu mengapa bisa dukungan dan perhatian yang ada demikian besarnya, sampai-sampai seorang presiden SBY menonton semua laga semifinal secara langsung di stadion Gelora Bung Karno. Seolah-olah tidak ada kerjaan lain yang lebih berguna.

Saya pecinta sepak bola. Meski tidak berprestasi mentereng, setiap Indonesia berlaga melawan negara lain disebuah ajang kejuaraan dan itu disiarkan televisi, saya menyempatkan diri untuk menonton. Saya tentu berharap Indonesia bisa juara suatu saat, meski itu nyaris selalu menjadi harapan kosong. Mungkin karena kenyataan itulah saya tidak pernah lagi berharap terlalu tinggi, Indonesia bisa menjadi juara disbuah ajang bergengsi. Kalaupun juara saya akan gembira, kalaupun kalah ya biasa saja.

Khusus untuk kejuaraan tingkat Asia Tenggara, prestasi Indonesia bisa dibilang stabil. Stabil menjadi semifinalis atau finalis dan stabil belum pernah menggapai juara I. Sampai tulisan ini saya buatpun juara belum ada ditangan Timnas Indonesia. Jadi emosi saya juga stabil-stabil saja menyikapi apa yang diraih timnas saat ini.

Ketika saya menengok ke sekeliling saya terutama apa yang saya lihat melalui media massa, maka saya pun menjadi terkejut-kejut. Masyarakat Indonesia menjadi demikian tergila-gila dengan Timnas Sepakbola Indonesia. Ada berita tentang kaos Timnas yang laris manis, ada berita tentang orang yang ngantri beli tiket pertandingan sepak bola, ada berita tentang timnas yang diajak wara-wiri dijamu makan malam, dan banyak lagi berita-berita seputar timnas yang menurut saya sudah diluar akal sehat.

Mungkin inilah resiko sebagai bangsa yang kalau dalam istilah anak-anak muda sekarang disebut "lebay". Ya bangsa ini benar-benar lebay. Kadang kalau saatnya cinta, ya cinta membabi buta. Nah kalau pas saatnya membenci, maka akan membenci setengah mati. Akal sehat kita telah lama terkubur dalam benak yang paling dalam. Tidak ada lagi sikap yang proposional dalam menanggapi sesuatu. Begitu saja semuanya ikut larut dan tidak mampu berpikir sehat dan sewajarnya. Ironisnya justru para pemimpin negeri ini juga ikut larut dan mengambil ruang kesempatan untuk pencitraan diri dan kelompoknya. Semuanya berlomba-lomba menjadi pihak yang paling perhatian terhadap keberadaan timnas. Bahkan ada tokoh politik yang memberi hibah tanah 25 hektar bagi timnas untuk homebase.

Ditingkat akar rumput, kehilangan akal sehat ditunjukkan dengan kerelaan mengantri tiket dan bahkan membuat kerusuhan ketika panitia dianggap tidak becus. Yang paling memprihatinkan ada 1 orang yang disebutkan di berita televisi meninggal saat antri tiket. Mengapa harus sampai demikian masyarakat menyalurkan euforia kecintaan terhadap timnas yang kalau mau jujur, sekali lagi belum begitu berprestasi.

Apa yang kita lihat saat ini, menjadikan kita harus berpikir ulang. Kembalikan akal sehat kita pada tempatnya. Dukunglah timnas dengan sewajarnya dan tidak berlebihan. Presiden lakukanlah tugas sebagaimana mestinya, jangan melihat ini sebagai kesempatan untuk menaikan citra. Himbaulah para tokoh politik untuk bersikap sewajarnya. Bersabarlah hingga Timnas benar-benar juara. Jika sudah juara mari kita rayakan dengan sewajarnya juga. Jika sudah juara, jamulah mereka makan malam, makan pagi atau makan siang. Jika sudah juara, berilah pemain timnas bonus sewajarnya.

Menggugat Demokrasi Indonesia

Demokrasi adalah pemenang dari pertarungan panjang antar ideologi di dunia sepanjang sejarah modern umat manusia. Komunisme sebagai satu-satunya penantang tangguh, telah ditundukkan ketika Uni Soviet mengalami keruntuhannya. Kini masyarakat dunia tidak lagi bisa berpaling dari ideologi demokrasi karena sepertinya tidak lagi pilihan lainnya yang lebih masuk akal. Kalaupun komunisme memang masih hidup di sejumlah Negara, faktanya rakyat di Negara tersebut hidupnya tidaklah lebih baik terutama dari aspek kesejahteraan. Kuba dan Korut adalah Negara yang masih menganut system komunisme, rakyatnya belum bisa dikatakan sejahtera. Hanya Cina yang bisa disebutkan sebagai Negara yang berhasil dalam kesejahteraan rakyat meski masih menganut system komunis.

Negara-negara eropa dan Amerika menjadi bukti nyata keberhasilan demokrasi karena rakyat di Negara tersebut realatif lebih sejahtera. Demokrasi berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan karena dalam system demokrasi, pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat dan diawasi oleh wakil-wakil rakyat yang juga dipilih langsuing oleh rakyat dan duduk di badan legislative. Pemimpin yang dipilih langsung rakyatnya tentu akan lebih memperhatikan rakyat. Pemimpin ini tidak akan berbuat diluar ketentuan karena dia diawasi oleh para wakil rakyat. Demokrasi memungkinkan kepentingan rakyatlah yang paling penting diatas kepentingan yang lain. Jadilah kesejahteraan rakyat akan segera terwujud.

Lalu bagaimana dengan Indonesia yang telah menerapkan system demokrasi yang nyaris utuh yakni dengan system “one man one vote”? Adakah para pemimpinnya telah memikirkan rakyat sebagaimana mestinya? Adakah para wakil rakyat yang dipilih telah melakukan fungsi pengawasannya secara baik dan benar?. Dan yang paling penting dari semua indikator tersebut, adakah tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi lebih baik?

Ketidakadilan cara ilmu ekonomi dalam menghitung tingkat kesejahteraan, menjadikan Indonesia secara data memiliki kekuatan yang cukup baik. Ini berarti tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia dalam data dianggap sudah baik. Ketidakadilan cara ilmu ekonomi dalam menghitung angka-angka yang menentukan indikator kekuatan ekonomi sebuah Negara terletak pada penekannya hanya pada akumulasi total kekayaan seluruh rakyat dibagi jumlah penduduk. Artinya kekayaan seluruh rakyat baik yang superkaya sampai yang super miskin di jumlahkan. Tentu saja angkanya bisa sangat besar. Dan ketika dibagi dengan jumlah rakyat, tanpa memandang miskin dan kaya, maka jumlahnya bisa cukup besar. Inilah yang dalam ilmu ekonomi disebuat dengan tingkat penghasilan rata-rata penduduk. Kalau tingkat penghasilan rata-rata penduduk sebuah Negara besar, maka tingkat kesejahteraanya dianggap layak. Dari kajian ini, terlihat kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia masuk katagori baik-baik saja.

Sejumlah indikator ekonomi lainnya juga kurang lebih bermakna sama. Yang aterjadi adalah penjumlah total kekayaan dan kurang melihat pada fakta riil sampai ketingkat kondisi ekonomi masyarakat terbawah. Boleh saja rakyat mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin sulit terbeli. Atau ada begitu banyak kasus bunuh diri berlatar belakang kesulitan ekonomi. Tetapi semua fakta yang meragukan tingkat kesejahteraaan rakyat itu semua akan tidak berarti sama sekali ketika misalnya dalam hal cadangan devisa Negara cukup tinggi, atau jumlah arus modal yang masuk sangat besar.

Indikator-indikator ekonomi tersebut lalu membawa konsekuensi pada tertutupnya realitas paling nyata dari masalah tentang kesejahteraan. Sehingga ketika ditarik pada konteks keberhasilan system demokrasi di Indonesia, para pemimpin akan menyebut dengan bangga, bahwa Indonesia telah berhasil melaksanakan demokrasi. Kebanggaan semakin bertambah ketika pujian datang dari Negara-negara lain yang menempatkan Indonesia sebagai Negara demokrasi terbesar ke 3 yang pantas untuk dicontoh.

Ralatif amannya sejumlah pemilihan umum di Indonesia, memang menjadi fakta bahwa ternyata rakyat Indonesia mampu berdemokrasi dengan baik. Terjadi sejumlah konflik, namun mampu diatasi dan atau berlalu begitu saja. Semua pemilihan kepala daerah misalnya telah berhasil memilih kepala daerah dan meski ada gugatan-gugatan, toh tetap bisa dilantik dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Demikian juga dengan wakil rakyat di DPRD, DPR dan DPD telah dipilih rakyat dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya.

Hanya saja kini kita sedang dihadapkan pada realitas yang sangat menyayat hati nurani kita, karena ternyata hamper semua pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung justru gagal menjadi pemimpin sesungguhnya. Rakyat tidaklah menjadi perhatian utama para pemimpin karena sejumlah kasus-kasus korupsi telah menjerat mereka. Kalaupun tidak terungkap sebagai kasus, prilaku korup tetap bisa nampak karena nyaris kepentingan rakyat banyak diabaikan. Setelah menjadi pemimpin dan duduk dikursi empuk kekuasaan, prilaku mereka yang dipilih oleh rakyat secara langsung maupun tidak secara langsung tidak ada perbedaan kualitas. Pemimpin tetap saja terlalu sibuk dengan urusan rutin mereka dan gagal melakukan terobosan yang berarti dalam mengangkat harkat martabat rakyat yang dipimpinnya.

Janji-janji ketika kampanye tidak banyak yang direalisasikan. Bahkan terkesan dilupakan. Uniknya adalah, rakyat pun seakan-akan ikut lupa akan janji-janji pemimpin dimasa-masa kampanyenya. Tidak ada lagi yang mengingat apalagi berusaha untuk menagih.

Sementara itu para wakil rakyat yang juga dipilih langsung oleh rakyat menunjukkan prilaku yang tidak lebih baik. Kunjungan kerja kesana-kemari menghabiskan uang rakyat. Berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhannya dengan membuat aturan-aturan mengenai berbagai macam tunjangan-tunjangan. Kalaupun ada dari mereka yang berbicara, semuanya nyaris hanyalah suara kosong yang tidak pernah memiliki dampak apapun. Alih-alaih memikirkan rakyat banyak, para wakil rakyat sibuk menghitung dana-dana bantuan sosial yang akan diberikan kepada para konstituennya untuk menyenangkan hati mereka. Itupun kalau masih sempat akan dikorupsi juga. Dana bantuan social membangun jembatan di desa bisa jadi angka resminya mencapai Rp 100 juta. Lalu 50 persen atau bahkan lebih dimasukan kekantong oknum wakil rakyat dan sisanya baru benar-benar digunakan untuk membangun. Ini praktik yang umum, dan hanya wakil rakyat yang bernasib apes saja yang akan ketahuan. Itupun bisa jadi mereka tidak akan diapa-apakan oleh aparat hukum karena mereka punya uang untuk menyuap.

Inilah wajah demokrasi Indonesia hari ini. Boleh saja secara prosedural telah berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi secara substantif, masih sangat layak untuk dipertanyakan. Sistem demokrasi apapun apakah itu dipilih langsung rakyat dengan system one man one vote ataukah system perwakilan, watak manusia pemimpinnya tidak banyak berbeda. Hanya saja perbedaannya terletak pada biaya yang dikeluarkan dalam system demokrasi pemilihan kepala daerah langsung biayanya sangatlah tidak murah. Angkanya bisa mencapai puluhan hingga milyaran rupiah. Bahkan kalau ada gugatan dari calon yang kalah dan gugatanya menang, maka akan ada pemilihan ulang. Artinya dana yang harus dikeluarkan akan bertambah lagi.

SBY, Komunikator yang Buruk?

Berulangkali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat banyak pihak salah paham tentang pernyataan atau statementnya di media. Yang terbaru adalah kesalahpahaman terkait masalah “Demokrasi VS Monarki” menyangkut keistimewaan Jogjakarta. Ketika seorang presiden sebuah negara membuat rakyatnya berulangkali mengalami kesalahpahaman, tentu ada persoalan mendasar yang dialami SBY sebagai seorang komunikator.

Dalam ilmu komunikasi, setidaknya ada 4 komponen penting yang memegang peranan penting bagi efektivitas penyampaian sebuah pesan yakni komunikator (sender), pesan itu sendiri (massage), saluran yang dipergunakan (channel) dan penerima pesan (komunikan/receiver). Ketidakberesan pada salah satu komponen tersebut tentu akan membawa pengaruh pada kegagalan penyampaian makna yang dimaksudkan oleh si komunikator

Pada kasus kesalahpahaman yang dibuat oleh SBY maka kita bisa melihat bahwa ada persoalan yang tidak beres pada komponen komunikator. Sebagai seorang penyampai pesan atau komunikator SBY, mengalami ketidakberesan dalam proses pengolahan berbagai informasi agar menjadi pesan yang tepat. Proses pengolahan informasi untuk menjadi pesan dipengaruhi oleh banyak faktor yang ada dalam diri komunikator.

Menurut Ruben&Stewart untuk menjadi komunikator yang bisa menyampaikan pesan dengan baik kepada komunikan, pastinya harus menerapkan syarat-syarat antara lain: kedekatan dengan khalayak, mempunyai kesamaan dan daya tarik sosial dan fisik, kesamaan dengan komunikan, dikenal kredibilitasnya dan otoritasnya.

Dari sejumlah syarat tersebut, maka SBY sebenarnya telah memenuhi hampir keseluruhannya kecuali pada syarat pertama yakni kedekatannya dengan khalayak. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah pemahaman yang mendalam tentang siapa yang sedang diajak berkomunikasi.

Sebagai seorang pejabat Negara, SBY dalam setiap statement publiknya pastilah akan disampaikan kepada masyarakat luas sebagai penerima pesan. Fakta bahwa masyarakat Indonesia terfragmentasi dalam berbagai tingkatan status ekonomi, pendidikan dan latar belakang social yang berbeda wajb dipahami oleh SBY sebagai seorang presiden terkait posisinya sebagai seorang komunikator.

Jika sebagai seorang komunikator, SBY memahami siapa komunikannya tentu ia tak akan menyampaikan pesan yang tidak dapat ditangkap dengan baik oleh pihak penerima pesan. Jadi disini pemahaman tentang rakyat Indonesia menjadi factor yang penting. Kalau kemudian terjadi terlalu banyak kesalahpahaman, maka SBY bisa dikatakan kurang memahami rakyat Indonesia secara utuh. Sangatlah ironis seorang presiden dengan masa jabatan hamper enam tahun lamanya, terkesan kurang memahami rakyatnya. Dampaknya SBY menjadi seorang komunikator yang buruk.



Penerima Penghargaan

Namun demikian, fakta lain yang memebuktikan SBY pernah mendapat penghargaan sebagai Presiden Komunikator Terbaik Dunia dari praktisi komunikasi korporat dan publik yang tergabung dalam the Public Affairs Asia, Februari lalu, tentu akan memancing kita untuk memperdebatkan pernyataan yang menyebut kalau SBY adalah seorang komunikator yang buruk. Disamping itu, kemenangan SBY dalam pemilihan langsung 2009 lalu dengan sangat telak juga membuktikan bahwa komunikasi yang dibangun SBY dengan tim suksesnya tidaklah diragukan lagi kehandalannya. Lalu bagaimana menjelaskan lebih lanjut tentang persoalan kesalahpahaman dari komunikasi yang dilakukan SBY selama ini?

Stephen W. Littlejohn seorang teoritisi ilmu komunikasi menyatakan bahwa seorang komunikator dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Tinjauan sosiopsikologis menjadi pendekatan yang paling objektif untuk memahami seorang komunikator. Sosiopsikologis lebih berkaitan dengan keadaan yang ada dalam diri seorang komunikator, baik itu terkait watak, sifat bawaan termasuk faktor-faktor biologis.

Ketika SBY menjadi seoorang komunikator yang berhadapan langsung dengan berbagai peristiwa atau isu, maka SBY akan cenderung membawa aspek sosiopsikologisnya. Ini berarti watak dan sifat bawaaan lahir SBY akan menjadi faktor kunci untuk menentukan apakah SBY akan menjadi seorang komunikator yang baik atau buruk. Kalau kemudian terjadi banyak kesalahpahaman, maka posisi SBY sebagai komunikator tidaklah bisa dikatakan baik. Ini berarti ada persoalan pada faktor sosiopsikologis seorang SBY.

Situasi yang berbeda dihadapi ketika SBY sedang melakukan kampanye politik pemilihan presiden. Peran dari kerja tim jauh lebih berperan daripada aspek sosiopsikologis seorang SBY. Disini peran dari tim sukseslah yang menentukan apakah SBY akan menjadi seorang komunikator yang baik atau buruk. Penerimaan penghargaan sebagai komunikator politik yang baik sesungguhnya bukanlah mencerminkan pribadi SBY yang asli, melainkan hanyalah hasil polesan yang membentuk citra “seolah-olah”.